contoh surat keputusan tata usaha negara. Contoh Gugatan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara / Contoh. contoh surat keputusan tata usaha negara

disamakan dengan keputusan tata usaha negara. 156-3/51 tanggal 26 September 2013 jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemberian hak atas tanah negara melalui Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan salah satu cara bagi subjek hukum untuk dapat memperoleh suatu hak atas tanah di Indonesia. Tanggal: 1 Februari 2021. Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) merupakan tindakan hukum publik pemerintah yang bersegi satu atau bersifat sepihak (eenzijdigepubliekrechtelijke handeling). Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Gubernur Jatim juga sudah mengeluarkan keputusan tata usaha negara baru, yakni mengangkat Hadisuwarso sebagai Sekdakab Pamekasan. Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2018 Keputusan Fiktif Positif secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu permohonan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikabulkan secara hukum akibat dari tidak ditanggapinya permohonan tersebut hingga batas waktu yang. Contoh : Surat ijin pertunjukan hiburan, music, olahraga, dsb. Pasal 18 Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyiapan kegiatan dan pelaksanaan keprotokolan Menteri, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan: Pertama, yang menjadi tidak berlaku setelah lewat 60 hari adalah Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa bukan putusan pengadilannya. 930 m2 atas nama Hendrawati, yang semula adalah milik Bambang Susilo; Memerintahkan. Ada unsur-unsur keputusan tata usaha negara (KTUN) yang harus terpenuhi, sehingga KTUN tersebut bisa disengketakan di PTUN. Tesis ini disusun sebagai salah. Surat Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2014. 29. Contoh kasus Surat Gugatan yg di tujukan kepada Peradilan TUN Makassar. Bupati Pamekasan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Pamekasan Nomor 821. Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, didefinisikan sebagai berikut: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang. 2. iv . Keputusan Tata Usaha Negara itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukalah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebaliknya”. SK pemberhentian dibatalkan hakim PTUN, dan kemudian diperkuat hakim tingkat banding. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian ISSN : 0215-3092 GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015 1843 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan. 2 Beberapa Catatan Mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang Fiktif-Negatif Objek sengketa TUN adalah berupa surat keputusan yang bersifat tertulis, konkret, individual dan final. PDG. Objek hukum 1. Perihal pengajuan permohonan ktun fiktif positif, mahkamah agung melalui perma no. Hal tersebut didapat diselesaikan di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) selama masih dalam tempo 90 hari sejak diketahuinya surat Keputusan Tata Usaha Negara yang. Objek gugatan dalam suatu peradilan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. 1. Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, sejalan dengan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU PTUN, pada dasarnya dapat berupa: a. Posted on April 23, 2022 15:02. Belakangan, sebagaimana temuan Anda, UU 30/2014 kemudian membedakan antara pencabutan dan pembatalan KTUN. Merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Syech Nawawi Al-bantani No. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tentant Role Model 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Contoh Surat Permohonan Bantuan Ruang Kelas Baru. 06/2017 tentang Penilaian Barang Milik. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tanah No34/DC/2022. Kepada Yth. Keputusan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Putusan PTUN BANDUNG Nomor 133/G/2020/PTUN. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan. PAN-RB/09/2013 tanggal 10 September 2013 dan Surat Kepala BKN beserta lampirannya, No. Sehingga. Ir. Tata Surat Dinas yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kementerian Keuangan. Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan terdiri atas: a. Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU 5/1986 disebutkan: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam,. 2. Kemampuan menganalisis masalah dalam perspektif syariah. Secara teoritis dikenal beberapa jenis atau macam-macam KTUN, yaitu sebagai berikut: 29 1 Keputusan Deklaratoir dan Keputusan Konstitutif Keputusan deklaratoir adalah keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekadar menyatakan kembali hak dan kewajiban tersebut atau suatu hubungan hukum. Konsep tentang Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “suatu penetapan tertulis yang dikeluarakan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tindakan hukum tata usaha negaraUlasan Lengkap. Tanggal Ditetapkan: 31/01/2023: Tanggal Diundangkan: Sumber: BN : Tempat Terbit: Jakarta:. Contoh Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencabut Surat Keputusan berupa Surat Nomor 570-520-02-53. 76–77). 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang No. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. D. ,CPL. Belastande Beschikkingen (Keputusan yang memberi beban) Begunstigende Beschikkingen (Keputusan yang menguntungkan) Statusverleningen (Penetapan status) De Afwijzende Beschikkingen (Keputusan Penolakan) Adapun E. Desideratum. , S. Pemohon Berhak Mengajukan Keberatan Dalam Hal Ditemukan Alasan Sebagai Berikut : Tidak Disediakannya Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala Sebagaimana Dimaksud Dalam Bagian II. keputusan d. Kata Mutiara Persahabatan. 3/ 6/2012, tentang Pengosongan Rumah Dinas Oleh Pensiunan, tanggal 4 Juni 2012. Berdasarkan pertanyaan yang Anda sampaikan, kami asumsikan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh gubernur adalah bentuk dari keputusan tata usaha negara (“KTUN”). b Undang-Undang RI No. Di samping sebagai alasan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara juga dapat dipakai sebagai dasar pengujian oleh hakim terhadap tindakan yang dilakukan oleh alat administrasi negara. 2. Adapun E. Ciri khas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terletak pada asas- Tata usaha negara adalah sebuah sistem kerja di lingkungan pemerintahan yang terdiri dari aturan, tata cara, dan teknik pengelolaan kegiatan. 4556/Roban Tertanggal 12 Februari 2009 atas nama LIM PO HIAN, yang diterbitkan oleh Tergugat, luas tanah 14. Oleh Sumarlin Utiarahman. BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Pasal 1 angka 3 UU PTUN menentukan, bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan. ,CPL. Biasanya, bagi. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. 821. Maksud dari final adalah sudah definitif. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas ↗ umum pemerintahan yang baik. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Gugatan harus ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat/wilayah tergugat berkedudukan atau bertempat tinggal. Surat kelahiran (akte lahir) termasuk jenis KTUN Deklaratif dan Konstitutif. H. Tenggan waktu gugatan sesuai ketentuan dalam pasal 55 Undang. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat (Kepala Dinas Pertahanan Kabupaten Lampung Tengah) berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor M. (Rechtsvastellend en Rechtsscheppend); KTUN deklaratif. “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang. Yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 53 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau UU 5/86), Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN merupakan Jabatan. Ketua Pengadilan TUN Jambi telah menetapkan Surat Keputusan Nomor : W5-TUN3/89/HK. Ir. Contoh Surat Gugatandoc Contoh Surat Gugatan Makassartanggal. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah: a. Jika Anda sedang mencari informasi tentang apa saja unsur-unsur. Jabatan : Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadia Semarang Alamat : Jl. PENERAPAN ASAS DISKRESI DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN TATA USAHA. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menjadi instrument terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara; Nah itulah contoh surat gugatan PTUN yang baik dan benar sebagai referensi. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan 4. penilaian hukum Tata Usaha Negara, dan tunduk kepada syarat-syarat sahnya dari suatu Surat Keputusan Tata negara, dan apabila dibuat secara tidak sah, maka sertipikat Hak milik atas tanah itu akan dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 3. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. Tertanggal 20 April 2022. Artinya, apabila masyarakat hak-haknya dirugikan oleh Pejabat TUN akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan dengan AUPB, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan pembatalan KTUN ke PTUN. 1 BAB I HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 1. PROFIL PELAYANAN POSBAKUM DAN PRODEO PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG 2022. Menyatakan sah surat keputusan pejabat tata usaha negara berupa sertifikatHak Milik Nomor 272/Desa Teluk Santong tanggal 24 April 2013, SuratUkur Nomor 14/Teluk Santong/2013 tanggal 12 April 2013, luas 7. Kemudian adapun objek sengketa yang bersifat fiktif negatif tersebut diatur dalam ketentuan pasal 3 UU PTUN yang berbunyi : 1. Peradilan Tata Usaha Negara dapat dipakai alasan untuk mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara (Wiyono, 2005, pp. Jika pelaksanaannya tidak diatur dengan cermat dan teliti, akan diperlukan banyak waktu dan biaya. yaitu SK No. 9 tahun 2004 jo UU No. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat (Kepala Dinas Pertahanan Kabupaten Lampung Tengah) berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor M. Sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 052/Td. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) menurut Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Prof. Secara garis besar tahapan perumusan Surat Keputusan dibagi menjadi 2 yaitu: 1. . Artinya, tenggang waktu. Sidang ini atas permohonan dua perusahaan sawit dari grup Tadmax, PT Trimegah Karya Utama (TKU) dan PT Manunggal Sukses Mandiri (MSM). 2. (2) Panglima, Kepala Staf Angkatan, dan Pejabat di jajarannya. Utrecht menyatakan bahwa ada beberapa macam-macam keputusan tata usaha Negara, diantaranya. Jika suatu. Artikel Terkait Contoh Surat Gugatan PTUN ( Peradilan Tata Usaha Negara ) : Newer Post Older Post Home. Dasar hukum pengaturan ketentuan itu adalah dalam Pasal 51 ayat (3) UU No. Pemuda Nomor 1 Semarang Selanjutnya disebut Tergugat. 8. Konsep tentang Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “suatu penetapan tertulis yang dikeluarakan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara OBJEK GUGATAN : Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah : “Surat Keterangan mutasi No. Keputusan Mejelis Kehormatan Hakim; Persyaratan Usulan Menjadi PNS;. 112 & TLN No. Keputusan Administrasi Pemerintahan atau KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) sendiri merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN sebagai subjek Tergugat,. oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. MH Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Kampus Undip, Jalan Profesor Haji Soedharto SH, Tembalang, Jawa Tengah 50271 kartikawidyautama@yahoo. Dalam hal pelanggaran administratif dilakukan oleh menteri maka pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administraif yaitu Presiden,” bunyi Pasal 12 ayat (4,5,6) PPtersebut. Keputusan Tata Usaha Negara Heylaw Edu - 27 Oktober 2021 Oleh: Mesa Siti Maesaroh “Ketidakadilan di manapun merupakan ancaman keadilan di manapun” – Martin Luther King, Jr Di Indonesia. Oleh karena Saudara menanyakan mengenai ketetapan atau keputusan KPU apakah termasuk objek Tata Usaha Negara (“TUN”), maka kita perlu merujuk pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek TUN yaitu UU No. Pada dasarnya sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan. 36/II/2017, Tentang Pembatalan Pendaftaran PeralihanHak Sertipikat Hak Milik No. Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah salah satu jenis surat yang bersifat resmi dan dikeluarkan oleh pemerintahan untuk menetapkan kebijakan atau tata cara yang harus diikuti. (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. Tanggal 12 September 2023 — Pembanding/Penggugat : PT Bumi Lampung Persada Diwakili Oleh : SABELA GAYO, S. Views Today : 120. 23 b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. ketua pengadilan tata usaha negara jakarta. Penyelesaian sengketa administrasi di luar pengadilan ↗, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun). Usaha Negara, objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. ,M. Kelompok Jabatan Fungsional; dan b. 2/ 416 /KP. 30 Tahun 2014, sikap diam dan pengabaian pejabat tata usaha negara tersebut diartikan sebagai penolakan. 5 tahun 1986, dapat disimpulkan yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah: 1. Tata Usaha Negara. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha. Kedua, gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 9 tahun 2004 jo UU No. d. Substansi tindakan keduanya tersebut tunduk pada asas contrarius actus. 2/ Kep. Akibat hukum harus berupa (a) terjadi perubahan hak, kewajiban atau kewenangan, (b) terjadi perubahan kedudukan hukum pada badan hukum perdata atau seseorang, (c) terdapat hak, kewajiban, kewenangan atau status yang ditetapkan. Contoh Surat Keputusan - Surat Keputusan dari Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Kepala Desa dan Perusahaan yang bisa Anda Gunakan sebagai Contoh Referensi. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, objekgugatan di peradilan tata usaha negara meliputi :1) penetapantertulis dan/atau tindakan faktual. Pasal 1 angka 2 UU No. Lampiran: Surat Permohonan. 5 Kel, Banjarsari, Kec. Setiap keputusan pejabat tata usaha negara wajib. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik. 5 Tahun 1996 jo. Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pengawai Negeri Sipil atas nama Nisrina Febriyanti, S. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. Jika Anda sedang mencari informasi tentang apa saja unsur-unsur keputusan. Tata cara penghitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sesuai contoh. Dasar pengujian/penilaian. Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;Pertanyaannya, apakah keputusan rektor perguruan tinggi swasta menjadi objek TUN. Terdapat perbedaan signifikan, bila permohonan. Bernegosiasi dan berkomunikasi secara. Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. contoh putusan kasus. Adapun kurang lebih berikut adalah Contoh Format Gugatan ke Pengadilan TUN sebagaimana yang kami kutip dari laman Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. b. v iii . 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. ” Sebagai contoh: Si A menerima dan mengetahui keputusan pejabat tentang pencabutan izin ↗ usahanya tanggal 1 Februari 2022. Tuntutan/petitum/hal-hal yang diminta dalam gugatan tidak dapat secara bebas/leluasa, akan tetapi telah ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu agar keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dinyatakan batal/tidak sah dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi sedangkan apabila gugatan. Jumlah Pengunjung. Cara Membuat Surat Keputusan. 2. Sedangkan KTUN kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan atau status suatu benda. Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau. 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang kemudian diformalkan melalui penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara saja yang dapat diajukan gugatan namun juga setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka persiapan, pembentukan serta pemenuhan keputusan tata usaha negara 4. 18. Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-131. SENGKETA TATA USAHA NEGARA • • Sengketa tata usaha negara menurut pasal 1 angka 10 UU No. 1. Endra Wijaya, Erlin Kristine, Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara 33 Jurnal JUDICIAL, Volume III, Nomor 1, September 2007Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata. Bagian V angka 3 SEMA No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) menyatakan pihak yang bisa mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara adalah penggugat dan tergugat. Keputusan Tata Usaha Negara . 930 M2 atas nama HENDRAWATI. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. a. Sebelum melihat contoh surat keputusan yang baik dan benar, kamu juga harus tahu cara membuat surat keputusan. ,M. Ketentuan. 36/II/2017, Tentang Pembatalan Pendaftaran PeralihanHak Sertipikat Hak Milik No. Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) :Keputusan Tata Usaha Negara.